Softskill 1EB18 APBN @Wahyu

APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

  Pengertian APBN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. ( Wikipedia )

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara untuk suatu jangka waktu tertentu bisanya satu tahun.

Penerimaan APBN

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu :

·        penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh),

·        pajak pertambahan nilai (PPN),

·        Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),

·        Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

·        Cukai,

·        Dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam,

Setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun

memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran,

jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Berbeda dengan

sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada sistem

penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi

dianggap sebagai bagian dari penerimaan.

    Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak

boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk

membiayai kebutuhannya. Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan terkait.

Pengeluaran APBN
Belanja Negara terdiri atas dua jenis:

1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).

ð Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:

a.      Belanja Pegawai,

b.      Belanja Barang,

c.       Belanja Modal,

d.      Pembiayaan Bunga Utang,

e.      Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM,

f.        Belanja Hibah,

g.      Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana),

h.      dan Belanja Lainnya.

2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Otonomi Khusus

Fungsi

Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum.
2. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum,tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun.
3. Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keunagn negara teratur sesuai dengan di terapkan.Jika pemndapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator.

Tujuan APBN
Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran Negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

Fungsi APBN
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, disusunlah Program Pembangunan yang dijabarkan lebih rinci dalam APBN setiap tahunnya. Dengan demikian, APBN berfungsi sebagai penetapan batas tertinggi pengeluaran Negara, penetapan struktur penerimaan dan pengeluaran, pengendali laju inflasi, pendorong peningkatan pendapatan nasional, dan batas maksimum pembiayaan pembangunan berdasarkan rincian dari tahun ke tahun. Akhirnya, APBN dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode.

Dampak APBN Terhadap Kegiatan Perekonomian
Dengan APBN, dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Dengan demikian, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Peningkatan sumber daya manusia yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi, sehingga hasil-hasil produksi semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakt. Akhirnya, peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat.

Defisit dan Surplus  

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

   Sejak TA 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran

berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun.

Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu:

keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall

balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak

termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan

dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

Perhitungan APBN

Saldo Anggaran Keseluruhan

Konsep ini ingin mengukur besarnya

pinjaman bersih pemerintah dan

didefinisikan sebagai :

G – T = B = Bn + Bb + Bf

Catatan :

G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar

negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.

T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan

pajak

B = Pinjaman total pemerintah

Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor

perbankan

Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan

Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri

- Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi

kepada masyarakat, maka saldo anggaran

keseluruhan menjadi :

G – T – B = Bb + Bf

- APBN dicatat demikian rupa sehingga

menjadi anggaran berimbang :

G–T–B=0

·         Defisit Domestik

- Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok

ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap

pereknomian dalam negeri maupun terhadap

neraca pembayaran.

- Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam

negeri dan luar negeri)

G = Gd + Gf

T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi

(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf

(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB

(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap

neraca pembayaran.

·         Sedangkan uraian orientasi domestik dan

orientasi domestik dan orientasi luar negeri

dengan persamaan anggaran berimbang

sebagai berikut ;

G = R ……………. (1)

G = Gf + Gd …….. (2)

R = Rf + Rd ……... (3)

Gf + Gd = Rf + Rd ………….(4)

Gd – Rd = Rf – Gf ………….(5)

Gd = G – Gf ………….(6)

Rd = R – Rf ………….(7)

Keterangan :

G = total pengeluaran,

R = Total penerimaan

Gf = bunga/cicilan utang luar negeri + lainnya

Gd = pengeluaran rutin murni + pengeluaran pembangunan

Rf = penerimaan migas + penerimaan pembangunan (utang luar

negeri)

Rd = penerimaan non migas

Gf + Gd = Rf + Rd, menunjukkan anggaran berimbang

Gd – Rd = Rf – Gf, menunjukkan defisit anggaran Dn (Gd – Rd)

sama atau ditutup dengan surplus (Rf – Gf) anggaran LN

G – Gf = pengeluaran netto domestik

R – Rf = penerimaan netto domestik

·         Defisit Anggaran

 DN (gd – Rd) dalam rupiah

dibiayai dengan surplus anggaran Ln (rf – Gf)

dalam valuta asing, penukaran semacam ini

akan menambah jumlah uang beredar (melalui

penambahan base money atau uang primer)

jika devisa tadi dibeli langsung oleh Bank

Indonesia ataupun bank komersial dengan

menciptakan uang giral

Anggaran Defisit

PNH – BN = DA

DAP = AP – TP

PbDN = PkDN + Non-Pk DN

PbLN = PPLN – PC PULN

Keterangan :

PNH = Pendapatan negara dan hibah

BN = Belanja negara

DA = Defisit Anggaran

PbDN = Pembiayaan DN

PkDN = Perbankan DN

Non-PkDN = Non-Perbankan DN

PbLN = Pembiayaan LN

PPLN = Penerimaan pinjaman LN

PCPULN = Pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri

BLN = Bantuan luar negeri

Anggaran Berimbang

PDN – PR = TP

DAP = AP – TP

Keterangan :

PDN = Pendapatan DN

PR = pengeluaran rutin

TP = tabungan pemerintah

DAP = defisit anggaran pembangunan

AP = anggaran pembangunan

Tolak ukur kuantitatif untuk menentukann

sampai seberapa jauh makna kata “sebagai

pelengkap” misalnya :

1). Bila nilai Ri : > 50% = bantuan/pinjaman

luar negeri sebagai sumber daya utama

2). Bila nilai Ri : 20% - 50% = bantuan/

pinjaman luar negeri sebagai sumber dana

penting.

3). Bila nilai Ri : < 20% = bantuan/ pinjaman

luar negeri sebagai sumber dana pelengkap

Sumber :

http://danaraditya25.blogspot.com/2011/04, Dan beberapa contoh buku APBN