Tugas Pemasaran : Jamur Kriuuk 1EB18

FRANCHISEE JAMUR KRIUUK

nama kelompok :

1. DODI KURNIADI                      22211197
2. WAHYU MUCHRI PRABOWO 27211332
3. DANANG CAHYO. N                 21211704

Nama Franchise         : Jamur Kriuuk (Mr. Jakri)
Kategori Franchise    : Makanan & Minuman
Nama Perusahaan      : CV. Menggala Karya Abadi (MKA)
Berdiri sejak              : Selasa, 2 Juni 2009
Harga Franchise        : Rp 5.750.000,00 (Wilayah Jawa Tengah)
Harga Franchise        : Rp 6.800.000,00 (Wilayah  Luar Jawa Tengah)

Ø  LATAR BELAKANG USAHA

Jamur bukan hanya makanan yang sehat untuk dikonsumsi, tapi juga bisa menjadi camilan dengan aneka rasa. Misalnya, gorengan jamur yang diberi paduan aneka variasi rasa. Anda berminat menjajal bisnis ini? Ada tawaran menarik dari Jamur Kriuk. Dengan investasi yang terbilang murah meriah, hanya Rp 6,475 juta, Anda sudah bisa menjadi mitra Jamur Kriuk.

Aneka makanan yang menggunakan bahan baku jamur memang sudah banyak di negeri ini. Tapi, kudapan jamur dengan rasa krispi terbilang masih jarang.

Peluang ini yang kemudian ditangkap Fatoni dengan mendirikan CV Menggala Karya Abadi pada Juni 2009. Ia kemudian menjual camilan jamur goreng dengan bendera Jamur Kriuk. Agar tidak banyak pesaing yang mengikuti jejaknya, Fathoni pun mulai menawarkan kemitraan Jamur Kriuk-nya ke khalayak ramai.
 

VISI DAN MISI

·         VISI

• Menjadikan “Jamur Kriuuk” ini makanan yang dikenal dimasyarakat dan dikenal disemua kalangan

•  Menjadikan makanan ini dikenal di mancanegara (Go Internasional)

·         MISI

•  Mendirikan spanduk-spanduk dijalan dan memasarkan produk melalui brosur-brosur

•  Memperkenalkan produk melalui berbagai promosi-promosi dimasyarakat

• Memberikan inovasi-inovasi yang lebih menarik lagi agar para konsumen tertarik untuk membeli usaha kami ini

ANALISIS (SWOT)

Kekuatan (strength) :

v  Disukai diberbagai kalangan ( termasuk anak-anak  )

v  Dapat dikonsumsi oleh semua usia .

v  Harga terjangkau dan terbilang murah.

v  Tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau bahan yang berbahaya.

v  Dapat dijadikan cemilan praktis untuk diperjalanan maupun untuk santai.

Kelemahan (weakness):

v Tidak dapat dimakan olen penderita penyakit asam urat karena menggunakan bahan baku jamur

 Ancaman (threat):

v  Belum banyak dikenal dimasyarakat luas

v  Banyaknya pesaing-pesaing usaha dengan produk-produk makanan yang lain

Peluang (opportunity): 
v  Usaha “Jamur Kriuuk” berbeda dengan usaha pesaing-pesaing lainnya sehingga dapat dengan          mudah menarik perhatian konsumen

v  Harganya terjangkau

TEKNIK PENJUALAN

·         Produk                    : ” Jamur Kriuuk “

·         Harga                      : Rp 5.000 

       Promosi

• Dengan mendirikan spanduk dijalan-jalan
• Memasarkan melalui brosur-brosur

Tempat Penjualan

•   di sekitar lingkungan ramai
•   di mall-mall 
•   di sekitar sekolah atau kampus 
•   dan di tempat-tempat yang mudah dijangkau para konsumen

Langkah Fatoni tak salah. Karena masih terbilang makanan jenis baru, kemitraan Jamur Kriuk-nya mendapat respon yang luar biasa.

Buktinya, hanya dalam tempo 1,5 tahun, jumlah mitranya sudah mencapai 120 orang yang tersebar di Jawa dan Pekanbaru. "Seluruh outlet tersebut milik mitra, saya cuma punya satu outlet saja," kata Fatoni yang mengelola bisnisnya dari Purwokerto, Jawa Tengah.

Toni, begitu Fatoni biasa dipanggil, mengatakan, tujuannya menjalin kemitraan Jamur Kriuk bukan semata hanya untuk melebarkan sayap bisnisnya. Tapi, ia juga ingin mengubah anggapan negatif sebagian orang Indonesia terhadap jamur yang katanya beracun.

Padahal, Toni menegaskan, jamur justru memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. "Salah satunya, dapat meremajakan kulit," katanya. Meski memang, ada beberapa jenis yang mematikan.

Jamur Kriuk menawarkan enam varian rasa, seperti barbeque, balado, dan keju. Untuk menarik minat pembeli, Toni mengemasnya dengan apik. "Jumlah gerai kami yang sudah mencapai 120 gerai merupakan salah satu bukti bahwa produk kami memang disukai masyarakat," tuturnya Toni menggunakan jamur tiram putih yang digoreng dalam balutan tepung terigu. Sehingga, menghasilkan jamur yang crispy alias kering. "Rasanya seperti ayam goreng," ujarnya seraya berpromosi.

Investasi sesuai dengan lokasi

Untuk menjadi mitra Jamur Kriuk, Tony menyediakan paket investasi yang berbeda sesuai dengan lokasi. Misalnya saja, paket investasi di wilayah Jawa Tengah, nilainya Rp 5,75 juta. Adapun nilai paket investasi di luar Jawa Tengah sebesar Rp 6,475 juta. Mitra akan mendapat peralatan dan bahan baku.

Setiap satu kantong Jamur Kriuk berukuran 100 gram dijual dengan harga Rp 5.000. Toni bilang, harga tersebut masih cukup ramah untuk kantong masyarakat kita.

Saat ini, rata-rata setiap gerobak Jamur Kriuk kepunyaan mitra bisa menjual minimal 50 kantong setiap hari. Itu artinya, omzet yang masuk ke saku para mitra minimal Rp 250.000 sehari atau Rp 7,5 juta sebulan. Dengan rata-rata pemasukan sebanyak itu, mitra dapat balik modal empat atau lima bulan.

Namun, Toni mengatakan, cepat tidaknya modal bisa kembali tergantung lokasi yang dipilih oleh mitra. Itu sebabnya, ia menyarankan, calon mitranya membuka gerai di pusat keramaian dan dekat dengan fasilitas umum, seperti kampus dan sekolah.

Hairunnisa, mitra Jamur Kriuk yang membuka gerai di Depok, Jawa Barat, tiga bulan lalu, mengungkapkan, pada pekan pertama berjualan, ia sudah bisa melego antara 50 hingga 70 kantong jamur per hari.

Penjualannya terus meningkat hingga 300 kantong Jamur Kriuk per hari. Dengan penjualan sebanyak itu, tiap hari, Nisa pun mengantongi omzet sekitar Rp 1,5 juta. "Penjualan Jamur Kriuk di Depok memang cukup bagus," kata perempuan berusia 34 tahun ini. Buntutnya, dalam waktu hanya 1,5 bulan saja ia sudah bisa balik modal.

Nisa menjelaskan, awalnya, ia tertarik menjadi mitra Jamur Kriuk lantaran usaha yang murah meriah ini masuk kategori camilan gorengan. Dengan begitu, ia sangat yakin, Jamur Kriuk pasti akan digemari banyak orang. Dan benar saja, usaha Jamur Kriuk Nisa laris manis.

Erwin Halim, konsultan waralaba dari Proverb Consulting, menuturkan, camilan jamur merupakan usaha yang masih terbilang unik dan jarang ditemui. Keunikan inilah yang bisa menjadi daya jual utamanya. Jadi, "Bagus sekali kalau produk ini berani bermain di pasar camilan," katanya.

Namun, Erwin memberi saran, supaya konsumen tidak merasa bosan dengan penganan ini, pemilik Jamur Kriuk harus terus melakukan inovasi dengan menambah variasi rasa. Selain itu, pemilik merek juga harus bisa mempertahankan rasa dan memiliki ciri khas tersendiri. Tujuannya, agar tidak mudah ditiru oleh pemain lainnya.

Keistimewaan Franchise Jamur Kriuuk?
Jamur Kriuuk merupakan produk yang Unik, Beda, mengangkat tema Soal Rasa yang nikmat dan Soal Manfaat Jamur untuk kesehatan tubuh kita.
Mampu dan berani bersaing dalam hal Kualitas produk dan Harga jual
Dengan modal yang terjangkau potensi hasil tinggi dan resiko kerugian kecil.

Kantor Pusat:
Karanggintung (KARGIN) RT 06 RW 02, depan Masjid An Nur
Kec. Sumbang – Purwokerto – Jawa Tengah.
email : jamurkriuk@yahoo.com
Facebook:  http://www.facebook.com/ownerjakri
Twitter: @MrJakri
Blog: www.Jamurkriuk.wordpress.com
No Hp: 081.22.666.7070/ 085.640.074.171

Tugas softskill,

PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA ORDE LAMA DAN BARU, DAN REFORMASI

LATAR BELAKANG

Sudah hampir 67 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan Negara luar. Akan tetapi masih saja kondisi perekonomian kita tetap tidak juga membaik. Masih dirasakannya kemiskinan dimana mana, dan pengangguran pun masih terbilang amat tinggi, serta pendapatan perkapita yang masih rendah.

Untuk mengatasi perekonomian tersebut perlu kita pelajari sejarah perekonomian Indonesia di masa lalu, dan bagaimana cara mengatasinya dan kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada. Sistem perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Pemerintahan pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

1.      PEMERINTAHAN PADA MASA ORDE LAMA

Pemerintahan pada masa orde lama dibagi menjadi tiga yaitu

a. Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

3. Kas Negara kosong

4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.

2. Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia),mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Permasalah ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan suatu perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)

2. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman)

3. Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. (Kabinet ini sangat melindungi importer pribumi, sangat berkeinginan mengubah perekonomian dari struktur colonial menjadi nasional)

4. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.(Kabinet Burnahudin)

c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

2.     PEMERINTAHAN MASA ORDE BARU

Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan pemerintahannya tidak terlalu melakukan perubahan begitu banyak. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.

Prioritas yang dilakukan adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai dikerjakan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat tahun 1968. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyatnya bebas dari kemiskinan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang saja

Akhir 1970-an, proses pembangunan di Indonesia mengalami “non market failure” sehingga banyak kerepotan dalam proses pembangunan, misalnya merebaknya kemiskinan dan meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”.

Mendekati pertengahan 1980-an, terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisme kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal 1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan “structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai berikut :

a. Program stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam bentuk kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan tujuan menurunkan tingkat permintaan agregat. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai kebijakan mengurangi defisit APBN dengan memotong atau menghapus berbagai subsidi, menaikkan suku bunga uang (kebijakan uang ketat) demi mengendalikan inflasi, mempertahankan nilai tukar yang realistik (terutama melalui devaluasi September 1986).

b. Kebijakan struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan alokasi sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif. Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus monopoli impor untuk beberapa produk baja dan bahan baku penting lain, telah mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif pada saat itu.

c. Kebijakan peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan dan investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal, meningkatkan tabungan masyarakat melalui reformasi sektor finansial dan menggalakkan investasi dengan cara memberi insentif dan melonggarkan pembatasan.

d. Kebijakan menciptakan lingkungan legal yang bisa mendorong agar mekanisme pasar beroperasi efektif termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan pendukungnya seperti reformasi hukum dan peraturan, aturan main yang menjamin kompetisi bebas dan berbagai program yang memungkinkan lingkungan seperti itu.

Dampak dari kebijakan tersebut cukup meyakinkan terhadap ekonomi makro, seperti investasi asing terus meningkat, sumber pendapatan bertambah dari perbaikan sistem pajak, produktivitas industri yang mendukung ekspor non-migas juga meningkat. Namun hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar Hutang inilah sebagai salah satu faktor penyebab Pemerintahan Orde Baru runtuh. Pemerintahan Orde Baru membangun ekonomi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi tanpa memperhatikan pondasi ekonomi yang memberikan dampak sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sebagai salah satu faktor produksi, tidak disiapkan untuk mendukung proses industrialisasi.
2. Barang – barang impor (berasal dari luar negeri) lebih banyak digunakan sebagai bahan baku dalam proses industri sehingga industri Indonesia sangat bergantung pada barang impor tersebut.
3. Pembangunan tidak didistribusikan merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha – pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil pembangunan.

3.     PEMERINTAHAN ORDE REFORMASI

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

SUMBER :

http://ekonomikro.blogspot.com/2010/09/kebijakan-ekonomi-pada-masa-orde-lama.html

Buku Perekonomian Indonesia

KESIMPULAN :

Perekonomian Indonesia sejak pemerintahan masa orde lama hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak. Perekonomian Indonesia masih jatuh bangun. Hal itu dapat dilihat dari :

1.        Kemiskinan yang masih ada

2.       Pengangguran tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja

3.       Maraknya para koruptor karena hukum di negeri ini kurang tegas (Indonesia termasuk dalam 5 terbesar Negara terkorup didunia)

4.       Masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk yang miskin dan yang kaya

5.       Nilai rupiah masih sekitar Rp 9.000-Rp 10.000

6.       Masih memiliki hutang ke luar negeri

7.       Bahkan rencana di tahun 2012 ini BBm akan naik.